PENGKOL.DESA.ID – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) untuk warga Desa Pengkol berlangsung lancar dan tertib di Pendopo Kantor Desa Pengkol. Sebanyak 30 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Pengkol menerima bantuan tunai ini (07/10/2025).

Komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor tembakau diwujudkan melalui penyaluran BLT DBHCHT Tahun 2025. Penyaluran bantuan ini dilaksanakan secara serentak di berbagai desa/kelurahan, termasuk di Desa Pengkol.

Kepala Desa Pengkol, Fuad Ari Sulistyo, turut hadir dalam proses penyaluran tersebut untuk memastikan kegiatan berjalan dengan baik dan tepat sasaran, "Alhamdulillah, hari ini warga Desa Pengkol yang telah ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dapat menerima haknya. Kami berharap dana ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan keluarga, sekaligus sebagai wujud perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat kami," ujar Kepala Desa Pengkol.

Proses teknis penyaluran di Desa Pengkol ini difasilitasi oleh Perangkat Desa setempat dan didampingi langsung oleh SDM Program Keluarga Harapan (PKH). Keterlibatan pendamping PKH ini sejalan dengan surat resmi dari Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Nomor: 000/802/404.305/2025 tertanggal 2 Oktober 2025, yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Ngawi.
Berdasarkan surat tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi menginformasikan bahwa penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan pada periode Senin, 6 Oktober 2025 hingga Rabu, 8 Oktober 2025. Secara keseluruhan, jumlah total penerima manfaat BLT DBHCHT di seluruh Kabupaten Ngawi pada tahun 2025 ini mencapai 7.397 KPM.

Pelaksanaan penyaluran bantuan di desa/kelurahan ini merupakan tindak lanjut dari imbauan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi yang memohon bantuan Kepala Desa/Kelurahan untuk memfasilitasi kegiatan penyaluran bantuan di wilayah masing-masing agar proses distribusi dapat berjalan efektif, transparan, dan menjangkau seluruh KPM yang berhak. Penyaluran ini mencerminkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten, Dinas Sosial, Pemerintah Desa, dan pendamping sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya beli masyarakat.